Warga Desa Tumba Desak Audit Dana Desa, Minta Bupati Tapanuli Tengah Tindak Kades Jika Terbukti Menyimpang

Manduamas, Tapanuli Tengah — Warga Desa Tumba semakin gencar menuntut transparansi terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Mereka mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap anggaran tahun 2023 dan 2024, yang dinilai belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan. Tuntutan ini mencuat beberapa keterangan warga tersebut, Rabu, 9 April 2025.

Keluhan masyarakat disampaikan langsung kepada Awak Media PublikNusantara pada Senin, 24 Maret 2025, sekitar pukul 11.25 WIB beberapa hari yang lalu. Warga mengungkapkan bahwa Kepala Desa Tumba, berinisial L. Hasugian, dinilai tidak memberikan keterbukaan informasi publik (KIP) mengenai realisasi anggaran, sehingga menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Kami mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran karena ada sejumlah program yang hingga kini belum terealisasi, tetapi tidak ada transparansi dari pemerintah desa,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Tuntutan ini tidak hanya datang dari warga Desa Tumba, tetapi juga mendapat dukungan dari masyarakat desa sekitar. Mereka meminta Bupati Tapanuli Tengah untuk turun tangan dan memastikan adanya tindakan tegas jika ditemukan penyalahgunaan dana desa.

“Kami berharap Bupati Tapanuli Tengah segera bertindak. Jika ada indikasi penyimpangan, kami ingin ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku agar penggunaan anggaran desa benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar seorang warga Tersebut.

Dukungan terhadap desakan audit ini juga disampaikan oleh seorang warga berinisial AM. B, yang memberikan keterangan pada Rabu, 3 April 2025 sekitar pukul 11.09 WIB.
“Beberapa program yang bersumber dari Dana Desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait ke mana sebenarnya anggaran itu dialokasikan,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Tumba belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan warga. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp kepada Kepala Desa juga belum mendapatkan respons.

Perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini masih terus dipantau, termasuk respons dari pihak terkait yang diharapkan segera memberikan klarifikasi guna menjawab keresahan masyarakat.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *